Perlindungan bagi ASN tidak hanya berkaitan dengan penghasilan selama bekerja, tetapi juga kepastian manfaat yang menjadi hak pegawai setelah masa pengabdiannya berakhir.
Karena itu, pemahaman mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) penting bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekda Anang Armunanto membuka Sosialisasi Penerimaan Jaminan Hari Tua bagi PPPK Penuh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan secara daring dari ruang kerjanya, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang diikuti 6.437 PPPK Penuh Waktu ini diselenggarakan bersama PT Taspen (Persero) Cabang Semarang, BKPSDM, dan BPPKAD Kabupaten Grobogan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan mekanisme penerimaan manfaat JHT.
Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa JHT merupakan bagian dari perlindungan sosial bagi ASN yang perlu dipahami dengan baik oleh setiap pegawai.
Pemahaman tersebut mencakup hak dan kewajiban peserta, persyaratan administrasi, kesesuaian data kepesertaan, hingga tata cara pengajuan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.
Penjelasan yang utuh diperlukan agar pegawai dapat membedakan JHT dari penghasilan bulanan maupun jaminan pensiun, serta memahami mekanisme penerimaan manfaat secara tepat.
Untuk itu, sosialisasi ini menjadi kesempatan bagi seluruh peserta untuk menyimak materi dan menanyakan hal-hal yang masih belum jelas.
Di sisi lain, Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga tanggung jawab dan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai ASN.
Perlindungan dan kesejahteraan pegawai perlu berjalan seiring dengan komitmen memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan berkualitas kepada masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh PPPK memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai JHT sehingga hak dan kewajiban kepesertaan dapat dijalankan sesuai ketentuan, serta mendukung perencanaan masa depan pegawai dan keluarganya.